Komentar
Makassar – PATROLI SULSEL Ketua Umum DPP Gempar NKRI, Askari, secara terbuka menantang Pj Wali Kota Makassar dan Pj Sekda Makassar terkait indikasi seorang pegawai honorer Laskar Pelangi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Rimba Syarifuddin, yang diduga mengampanyekan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar nomor urut 3, Indira Yusuf-Ilham (INIMI).
Kabar ini mencuat setelah Rimba memposting sebuah pesan di grup WhatsApp Laskar Pelangi Bapenda, yang kemudian viral di berbagai grup WhatsApp di Makassar. Dalam pesannya, Rimba terang-terangan mengajak para honorer Laskar Pelangi untuk memilih pasangan INIMI.
“Makassar tidak butuh yang pertama ataupun yang kedua karena keduanya sudah membuat Makassar lebih baik di bawah Pak Danny. Jangan biarkan Makassar mundur lagi. Tapi Makassar butuh yang ketiga kalinya untuk lanjutkan kebaikan,”tulis Rimba, yang juga menggunakan hastag #LanjutkanKebaikan—jargon yang dipopulerkan oleh pasangan Indira-Ilham.
Postingan ini memicu beragam tanggapan dan langsung menyebar di sejumlah grup WhatsApp. Banyak pihak menilai keterlibatan Rimba sebagai pegawai honorer dalam kampanye ini mencoreng netralitas ASN dan pegawai di lingkup Pemkot Makassar.
Menanggapi hal ini, Askari menyatakan dengan tegas bahwa keterlibatan Laskar Pelangi dalam mendukung pasangan INIMI adalah fenomena yang tidak sehat. Ia menuding adanya mobilisasi pegawai secara masif di Pemkot Makassar untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 tersebut.
"Ini jelas gejala tidak sehat. Saya menantang Bawaslu dan Pj Wali Kota Makassar untuk segera bersikap tegas terkait dugaan kampanye terbuka ini. Pegawai Laskar Pelangi yang secara terang-terangan mengampanyekan calon wali kota harus ditindak tegas," tegas Askari.
Selain itu, Askari juga mendesak Pj Sekda Makassar, Irwan Adnan, untuk menyelidiki secara menyeluruh keterlibatan Rimba Syarifuddin dalam politik praktis. Jika terbukti, Askari meminta agar langkah tegas diambil, termasuk pemecatan terhadap yang bersangkutan.
"Ini semakin memperjelas adanya tim sukses calon wali kota dari Laskar Pelangi, RT/RW, hingga ASN di Pemkot Makassar. Jika ini dibiarkan, akan merusak netralitas pemerintahan. Tindakan tegas harus segera diambil,"tutup Askari. (*).